Program KUR terus dibenahi guna perluas akses pembiayaan UMKM

Manado (ANTARA News) - Pemerintah terus membenahi dan mengoptimalkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar masalah pendanaan yang menjadi penghambat perkembangan usaha-usaha produktif selama ini dapat semakin berkurang.

"Program KUR ini terus dibenahi, tidak hanya untuk memperluas akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tapi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam temu wicara tentang KUR untuk Kesejahteraan Rakyat, di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu.

Sejak pertama kali diluncurkan oleh Kemenko Perekonomian pada 2007, program KUR sendiri telah berkembang dan berevolusi dari tahun ke tahun sebagai bentuk adaptasi pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi perekonomian nasional.

Hingga pada 2017-2018, Kemenko Perekonomian bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait kembali menetapkan kebijakan baru KUR berbunga rendah dan KUR Pariwisata untuk memperluas akses pendanaan bagi masyarakat.

Kemenko Perekonomian menetapkan kebijakan KUR baru sesuai dengan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017, berlaku sejak 1 Januari 2018.

Dalam kebijakan baru ini, pemerintah menetapkan KUR dengan suku bunga tujuh persen per tahun dan skema subsidi yang bervariasi untuk setiap kategori KUR di kisaran 5,5 persen - 14 persen.

Adapun, total plafon penyaluran KUR Tahun 2018 mencapai Rp123,631 triliun yang disalurkan ke berbagai sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perburuan, dan kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa.

Kebijakan ini dijalankan dengan dukungan 14 instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 43 penyalur, 11 instansi penjamin serta dua instansi pengawas.

Pemerintah juga mengembangkan program KUR Pariwisata yang dirilis pada 20 September 2018 lalu untuk mendorong kinerja sektor pariwisata yang mendominasi 50 persen dari total ekspor jasa Indonesia. KUR Pariwisata ini dikembangkan di 10 lokasi Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk 12 bidang usaha.

Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan Rp100 triliun atau sekitar 81 persen dari target penyaluran sebesar Rp123,631 triliun. Dari jumlah tersebut, penyaluran KUR cukup merata di seluruh kategori KUR, meliputi KUR Mikro (63,6 persen), KUR Kecil (36 persen), dan KUR TKI (0,4 persen).

Pemerintah juga berhasil menjaga kualitas KUR dengan rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) yang cenderung rendah di angka 0,11 persen. Tidak hanya itu, pemerintah terus berusaha untuk memeratakan sebaran penyaluran KUR ke semua wilayah di Indonesia.

Saat ini, penyaluran KUR di Pulau Jawa mencapai 54,9 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera (19,3 persen), Pulau Sulawesi (11 persen), Pulau Bali dan Nusa Tenggara (6,9 persen), Pulau Kalimantan (6 persen), dan Pulau Maluku dan Papua (1,9 persen).

"Realisasi tersebut diharapkan dapat terus dioptimalkan agar dapat berimplikasi positif pada pertumbuhan ekonomi, perbaikan SDM, dan kesejahteraan ekonomi dalam jangka panjang," kata Iskandar.

Let's block ads! (Why?)