Mekeng: Subsidi nonenergi mampu turunkan ketimpangan

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng meyakini subsidi nonenergi sebesar Rp69 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2018 mampu menurunkan angka ketimpangan selama penyalurannya dapat merata.

"Kalau program pemerintah pemerataan yang Indonesia-sentris terjadi, dan bukan Jawa-sentris, maka itu bisa," katanya usai Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia menilai penyaluran subsidi yang masih terpusat di satu wilayah saja justru akan menambah angka rasio gini atau semakin memperlebar tingkat kesenjangan di masyarakat.

"Kalau hanya di satu tempat, dan tidak terjadi di tempat lain, maka akan menambah berat sehingga rasio gini bisa ke atas," ucap Mekeng.

Pemerintah dalam RAPBN 2018 menganggarkan subsidi nonenergi senilai Rp69 triliun atau lebih rendah dibandingkan pada 2017 senilai Rp79 triliun.

Belanja subsidi nonenergi terdiri atas alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi kewajiban pelayanan publik (PSO), subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengharapkan rasio gini untuk mengukur tingkat ketimpangan bisa mencapai 0,37 pada 2019.

"Pokoknya kami upayakan dulu tahun depan (2018) bisa 0,38. Kalau program-program tepat sasaran, penguatan PKH (Program Keluarga Harapan) itu berjalan, kami harapkan pada 2019 bisa turun lagi, mungkin tidak ke 0,36 tapi 0,37," kata Bambang di sela-sela acara Indonesia Development Forum, Rabu (9/8).

Editor: Priyambodo RH

Let's block ads! (Why?)