Industri Sawit Harus Bisa Dukung Pertumbuhan Ekonomi RI

JAKARTA - Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi permintaan 5 juta minyak nabati per tahun hingga 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Joko Supriyono pada pengukuhan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas dan Dewan Pembina Gapki periode 2018-2023 di Hotel Pullman, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Menurut Joko, peluang pertumbuhan permintaan tersebut bisa direalisasikan dengan mengamankan, menjaga dan mengembangkan pasar. "Selain dukungan pemerintah, perlu kerja keras semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum tersebut," ujarnya.

Hanya saja, kata Joko, selain potensi, sejumlah persoalan seperti rendahnya produksi CPO, iklim berusaha yang tidak kondusif serta pasar yang tidak ramah masih terus membayangi.

Menurut Joko, secara nasional, produktivitas sawit di Indonesia belum maksimal. Mengutip data Masyarakat Sawit Indonesia (Maksi) menunjukkan produktivitas nasional sawit Indonesia berada pada peringkat ke-4 di bawah Malaysia, Kolombia dan Thailand.

"Indonesia hanya lebih baik dari Nigeria. Bahkan production cost CPO perusahaan Indonesia yang terbaik masih kalah dengan perusahan Malaysia yang terjelek," kata Joko.

Faktor lain yang dihadapi Indonesia adalah tingginya biaya akibat berbagai hal seperti infrastruktur, perizinan, biaya sosial dan keamanan. Hal itu sulit dihindari namun juga sulit dipecahkan. Padahal, berbagai regulasi dan perizinan yang sudah diperbaiki, namun investasi tidak juga berjalan dengan cepat.

"Persoalan ini, terutama terjadi di pemerintah daerah. Kita sudah comply dengan perizinan tapi masih disalahkan. Kita sudah memenuhi semua persyaratan sesuai prosedur, tapi izin tidak kunjung terbit," kata Joko.

Pasar yang tidak ramah juga masih akan membayangi industri sawit kedepan. Bahkan, pada tahun 2017, India yang merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia memberlakukan hambatan tarif yang cukup besar. Begitu juga dengan pasar Eropa sebagai market share yang cukup besar dari waktu ke waktu selalu memunculkan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif maupun nontarif.

Dalam kesempatan itu Joko juga mengukuhkan kepengurusan Gapki periode 2018-2023. Pengurus Pusat Gapki 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Ketua Umum : Joko Supriyono
Wakil Ketua Umum I (Urusan Organisasi) : Kacuk Sumarto
Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama Asosiasi : Dr.Ir Hinsantopa Simatupang
Ketua Bidang Komunikasi : Tofan Mahdi
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum : Yunita Sidauruk
Ketua Bidang Kampanye Positif : Rudy Prasetya
Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal : Bambang Aria Wisena
Wakil Ketua Umum II (Urusan Kebijakan Publik: Susanto
Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang : Eddy Martono
Ketua Bidang Otonomi Daerah : Balaman Tarigan
Ketua Bidang Ketenagakerjaan : Sumarjono Saragih
Ketua Bidang Kemitraan dan Pembinaan Petani: Suryanto Bun
Ketua Bidang Agro Industri : Rediman Silalahi
Wakil Ketua III ( Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan) : Togar Sitanggang
Ketua Bidang Perdagangan dan Promosi : MP Tumanggor
Ketua Bidang Luar Negeri : Fadhil Hasan
Ketua Bidang Sustainability : Bambang Dwilaksono
Ketua Bidang Implementasi ISPO: Bambang Wijanarko
Ketua Bidang Riset dan Peningkatan Produktivitas: Dr Ir Hasril Siregar
Sekretaris Jendral : Kanya Lakshmi Sidarta
Wasekjen : Agam Faturrachman
Bendahara : Mona Surya