Bakal ada desain khusus kartu GPN untuk pertemuan IMF

Denpasar (ANTARA News) - Kepala BNI Kantor Wilayah Bali, NTB dan NTT, Eko Setyo Nugroho, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan finalisasi desain kartu berlogo GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) khusus untuk pertemuan IMF dan Bank Dunia.

Ajang pertemuan ekonomi dan keuangan berskala internasional yang diselenggarakan pada Oktober 2018 itu akan dimanfaatkan BNI untuk mengenalkan program GPN dengan menerbitkan sekitar 900 kartu debit berlogo garuda itu untuk para delegasi yang hadir.

"Masing-masing orang diberi satu kartu. Nominalnya tergantung, dari panitia memberikan ke delegasi, yang mengisi uangnya mereka. Kami hanya mendukung kartu saja," ujar Eko.

Menurut dia, kartu debit GPN itu dapat digunakan untuk transaksi keuangan di antaranya menarik uang tunai di ATM, pembayaran termasuk membayar akomodasi penginapan melalui mesin data transanksi atau EDC.

Eko mengatakan sebanyak 900 kartu debit GPN itu diharapkan menjadi sosialisasi awal kepada para delegasi, sedangkan sisanya masih akan menggunakan kartu yang konvensional seperti yang berlaku selama ini.

Pertemuan IMF dan Bank Dunia dijadwalkan berlangsung 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali, dan dihadiri sekitar 15 ribu orang delegasi.

Mereka terdiri dari para kepala negara, menteri keuangan, gubernur bank sentral, investor, pelaku usaha, akademisi, hingga media dari 189 negara.

Sebelumnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana mengatakan GPN merupakan solusi dalam rangka menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi dan dapat dioperasikan satu sama lain.

"Ke depan diharapkan dapat mencapai sistem pembayaran nasional yang aman, lancar, dan terpercaya," katanya.

Kehadiran GPN, imbuh pria yang akrab disapa CIK itu, diharapkan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dan memudahkan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan biaya lebih rendah.

Biaya yang lebih rendah tersebut dapat dinikmati oleh pedagang atau merchant dengan penurunan biaya (MDR) yang semula dikenakan berkisar 2-3 persen menjadi 1 persen.

Biaya yang lebih rendah tersebut, ucap CIK, karena pelaksananya kini dilakukan oleh lembaga dalam negeri, tidak lagi menggunakan lembaga asing.

Let's block ads! (Why?)