Harga karet turun, pemerintah terapkan tiga kebijakan

Kombinasi tiga kebijakan itu, melalui pengaturan ekspor, ditambah promosi dan penggunaan karet alam dalam negeri, ditambah program peremajaan karet rakyat, kita percaya bisa menjaga agar harga karet tidak lagi jatuh begitu rendah

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memutuskan penerapan tiga kebijakan untuk mengatasi harga karet alam yang masih berada pada tingkat yang rendah sepanjang 2018 hingga awal 2019.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan tersebut dilakukan baik jangka pendek, menengah dan panjang dengan mengatur jumlah ekspor karet alam, peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri dan peremajaan (replanting) karet alam.

"Kombinasi tiga kebijakan itu, melalui pengaturan ekspor, ditambah promosi dan penggunaan karet alam dalam negeri, ditambah program peremajaan karet rakyat, kita percaya bisa menjaga agar harga karet tidak lagi jatuh begitu rendah," kata Darmin dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin.

Darmin menjelaskan saat ini harga karet alam ekspor berkisar 1,45 dolar AS per kilogram dan di tingkat petani hanya Rp7.000 sampai Rp7.500 per kg.

Menurut dia, pergerakan harga karet alam ini semakin tidak sesuai dengan harga seharusnya jika dilihat dari pasokan dan kebutuhan pasar.

Ada pun tiga kebijakan ini merupakan keputusan dari pertemuan International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang diinisiasi tiga negara produsen karet, yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand, pada 22 Februari 2019 di Bangkok, Thailand.

Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Pertanian dan Kerja sama Thailand, Grisada Boonrach. Wakil dari Indonesia adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, sementara Malaysia diwakili oleh Menteri Industri Utama Teresa Kok. Mereka didampingi oleh pejabat senior kementerian lainnya, serta anggota Dewan Direksi ITRC.

Untuk jangka pendek, kebijakan yang diambil oleh tiga negara adalah pengaturan ekspor dari mekanisme Agreed Export Tonnage Scheme (AETS).

Penerapan AETS dilakukan dengan mengurangi ekspor dari ketiga negara tersebut sebesar 200-300 ribu Metric Ton (MT), untuk jangka waktu tiga bulan ke depan.

Para menteri kemudian menginstruksikan kepada Senior Official Meeting (SOM) ITRC untuk membahas poin-poin implementasi AETS pada 4 Maret 2019 mendatang di Thailand.

Implementasi AETS perlu dilanjutkan dengan mekanisme penggunaan karet dalam negeri melalui Demand Promotion Scheme (DPS) guna meningkatkan konsumsi domestik secara signifikan di masing-masing negara.

Di Indonesia sendiri, utilisasi karet alam terdapat pada proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan provinsi dan kabupaten yang tersebar di seluruh negeri, damper jalur rel, pemisah jalan, bantalan jembatan, dan vulkanisir ban.

Sedangkan, Thailand telah menerapkan Operasi Pasar Strategis melalui enam pasar fisik karet, yang kemudian mampu memperbaiki harga karet alam di pasar domestiknya.

Dengan operasi tersebut, volume perdagangan karet alam Thailand di 2018 meningkat sebesar 105.600 MT atau senilai total 225 juta dolar AS. Sedangkan, Malaysia akan meneruskan proyek jalan berlapis karet.

Pemerintah Malaysia sudah menyetujui anggaran sebesar RM100 juta untuk pembangunan dan perawatan jalan yang menggunakan aspal yang dimodifikasi dari karet pada area pelabuhan dan industrinya.

Selain itu, para menteri juga berkomitmen melanjutkan dan memperbaiki implementasi peremajaan karet alam melalui Supply Management Scheme (SMS).

Skema ini berperan penting dalam pencapaian titik keseimbangan antara supply dan demand karet alam dengan mengakselerasi penanaman kembali (replanting) karet alam.

"Inti dari SMS adalah replanting. Di Indonesia, yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian yakni dari lahan replanting sejumlah 60 persen itu ditanami karet, dan sisanya ditanami tanaman lain, semisal kakao, hortikultura, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi oversupply," kata Darmin.

Ada pun Thailand berencana mengoptimalkan replanting pohon karet sebesar 65 ribu hektare per tahun, sedangkan Indonesia sebesar 50 ribu hektare per tahun, dan Malaysia sebesar 25 ribu hektare per tahun.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas arah masa depan dari Regional Rubber Market (RRM) dan pembentukan badan arbitrase untuk mendukungnya. Kemudian, dibahas juga tentang pendirian ASEAN Rubber Council (ARC) sebagai platform diskusi untuk pengembangan industri karet alam di negara ASEAN.

Let's block ads! (Why?)